Telegram Web
Happy 8th anniversary!
Info collab chat aja
Forwarded from WRP COMMUNION
INDONESIA GAWAT DARURAT.
[This post contained Indonesian life’s matter]


Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketika pemerintah dan DPR secara terang-terangan menunjukkan bahwa hukum yang menjadi dasar dari negara ini bisa diubah semau mereka, tidak akan ada lagi orang yang bisa terlindungi oleh hukum di Indonesia.

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Kita semua buruh tani, mahasiswa, rakyat miskin, anak kota kita bersatu gagap gempita dalam satu suara.

Rapatkan barisan, Rakyat harus bersatu. LAWAN! #KawalPutusanMK
Forwarded from Vermont Crest Manor.
PINKPUNK.
Photo
[]. Ingat Indonesia negara hukum, asasnya supremacy of law dan undang-undang dasar sebagai konstitusi kita dimana artinya, UUD adalah landasan acuan dari segala aturan yang ada. Yang kita saksikan ini menunjukkan kedudukan hukum yang seakan gak ada harga dirinya, dimana hukum adalah produk dari politik untuk suatu kepentingan golongan. UUD menjamin hak yang sama rata, equality before the law (persamaan dimuka hukum) dan juga sistem pemerintahan demokrasi dimana semua orang dapat berpartisipasi. Jangan tutup mata kalau kalian merasa Indonesia milik kalian juga!
Forwarded from WRP COMMUNION
[] TOLAK BUKAN TUNDA.
Police clash with protesters over Indonesia law change #KawalPutusanMK #TolakPolitikDinasti

On Wednesday, Indonesia's top court ruled that parties would not need a minimum 20% of representation in their regional assemblies in order to field a candidate. Yet within 24 hours, parliament tabled an emergency motion to reverse these changes - a move which has sparked widespread condemnation and fears of a constitutional crisis. A vote on the fast-tracked legislation, which would reverse parts of the court's ruling, was postponed on Thursday because there were not enough MPs present. passed, it would maintain the status quo, which favours parties in the ruling coalition of the outgoing president, Joko "Jokowi" Widodo, and his successor, Prabowo Subianto. As a result, many local elections are expected to be uncontested affairs.
Channel name was changed to «PINKPUNK.»
WOI
DIHACK
ADUH TLOMHGHGGGG
Channel photo removed
Ada aja
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
PINKPUNK.
Photo
a en je a ye tg men
2024/11/09 05:38:43
Back to Top
HTML Embed Code: